JAKARTA – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) untuk segera menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus keabsahan ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI, Ali Mansur Monesa.
Ali Mansur kembali menegaskan, Putusan MK yang bersifat final dan mengikat (final and binding) telah membuka fakta adanya cacat yuridis pada pemenuhan syarat formil pencalonan Wapres sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu.
“Putusan MK adalah penjaga konstitusi. Jika MK sudah memutuskan ada cacat hukum pada keabsahan ijazah, maka itu berarti syarat menjadi Wapres telah gugur sejak awal. Pelantikan yang lahir dari syarat yang cacat adalah cacat hukum,” tegas Ali Mansur Monesa.
Menurutnya, persoalan ini bukan lagi soal suka atau tidak suka terhadap personal Gibran, melainkan soal tegaknya konstitusi dan marwah demokrasi.
“Kami dari SEMMI berdiri bukan karena benci personal, tapi karena cinta pada konstitusi. 78 tahun Indonesia merdeka, jangan kita wariskan pemimpin yang lahir dari kebohongan dokumen. Keputusan makelar akan melahirkan pemimpin yang medioker,” ujarnya.
Untuk itu, KK PB SEMMI menyatakan tiga sikap resmi:
Pertama, mendesak DPR RI untuk segera menggunakan hak konstitusionalnya sesuai Pasal 7B UUD 1945 untuk membawa dugaan pelanggaran syarat formil ini ke Mahkamah Konstitusi guna diadili secara terbuka.
Kedua, menilai jika terbukti ada pelanggaran hukum terkait ijazah, maka hal tersebut telah masuk kategori perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Ketiga, mendesak MPR RI untuk segera menggelar Sidang Paripurna Pemberhentian Wakil Presiden, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menurunkan Wapres.
“Kami mengingatkan, lembaga yang berhak menurunkan Wapres hanyalah MPR. Jangan sampai DPR diam dan MPR bungkam. Jika konstitusi ditabrak oleh politik dinasti, maka mahasiswa akan turun ke jalan,” pungkas Ali Mansur.
KK PB SEMMI juga berencana menggelar konsolidasi nasional dan aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta sebagai bagian dari gerakan evaluasi total 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.